Amien Rais,"...Pengajian Disisipi Politik Itu Harus" - Portal Sumut

Senin, 30 April 2018

Amien Rais,"...Pengajian Disisipi Politik Itu Harus"

Setelah beberapa hari yang lalu memberikan pernyataan terkait partai Allah dan partai setan, kini Amien Rais kembali membuat kontraversi dengan melontarkan pernyataan, Agama dan negara tak boleh dipisahkan, dan “semua urusan dunia di masjid adalah sah."
Prinsip Amien Rais itu lalu ia gemakan kencang, membuat gaduh masyarakat yang (lagi-lagi) terbelah antara kubu pro dan kontra, “Kita jangan kehilangan momentum. Ini baru jelang Pilpres. Ustazah kalau peduli negara, pengajian disisipi politik itu harus. Harus itu,” kata Amien saat berpidato pada acara tasyakuran Ustazah Peduli Negeri di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (24/4).
Amien Rais bahkan mengutip ayat 11 Surah Ar-Ra’d (Guruh), dan menyimpulkan isinya dengan tegas. “Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. We have to change ourselves.”
Pesan terbuka Amien bahwa “pengajian harus disisipi politik” tak pelak merambat cepat, dan memunculkan kecemasan berikutnya: politisasi masjid.
Masalahnya, ‘pesan politik’ apa yang akan disisipkan, dan ‘kesadaran politik’ apa yang hendak dibangun? Sebab keduanya berkorelasi erat dengan pihak mana yang diuntungkan oleh penyisipan politik pada acara-acara keagamaan.
Lebih lanjut, ‘politik’ macam apa yang dimaksud Amien? Sebab kata ‘politik’ memiliki dimensi makna luas, termasuk politik praktis-politik elektoral yang melingkupi persaingan partai politik dalam berebut kuasa.
Lalu bagaimana pandangan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan Menteri Agama terkait politik di tempat ibadah?
Terkait politik praktis, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH Ma’ruf Amin tak sepakat. “Yang kami harapkan, jangan tempat ibadah, kantor pemerintahan, pengajian-pengajian, dijadikan sebagai forum untuk kampanye.”
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin tampaknya sependapat dengan hal itu, “Ketika rumah ibadah dijadikan tempat untuk memperbincangkan politik praktis pragmatis, maka akan menimbulkan sengketa atau konflik di antara jemaat itu sendiri, karena aspirasi mereka berbeda-beda.”
Menag sendiri pada April 2017 mengeluarkan maklumat siaran keagamaan di rumah ibadah yang salah satu butirnya justru menyerukan agar “materi yang disampaikan tidak bermuatan kampanye politik praktis dan/atau promosi bisnis.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar